Buat Status Berbau “SARA” di Medsos Diancam Pidana Penjara 6 Tahun dan Denda Rp 1 M

LINTASKUDUS.ISKNEWS.COM, Lintas Kudus – Ini peringatan bagi para “blogger”, agar hati-hati dalam membuat status di media sosial (medsos). Pasalnya, jika status yang diunggah itu berbau Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), bisa dikenakan pasal ujaran kebencian dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 milyar.



Hal itu terungkap dalam acara Kumpul Blogger, Rabu (20/12/27), di aula Taman Krida Wisata, Desa Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kudus dengan tema “Pemanfaatan Tehnologi Informasi secara bijak dan sehat menuju masyarakat Kudus yang semakin sejahtera” itu, itu menampilkan tiga nara sumber. 

Mereka adalah, Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Binmas Polres Kudus, Iptu Heri, Jaksa Fungsional Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Tolchah Yasir, dan Christanty Putri Arty, praktisi blogger, doctor jurusan Manajemen Informatika Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Semarang. Hadir sekitar 100 orang peserta, terdiri dari mahasiswa, pelajar, santri ponpes dan masyarakat umum.

Menurut Yasir, Istilah 'SARA', pada prinsipnya telah diatur di dalam Undang-undang serta segala peraturan pelaksanaannya, lengkap dengan sanksi, larangan serta efek atas permasalahan hukum yang timbul. Salah satu Undang-undang yang mengaturnya adalah UUD 1945 yang kita ketahui bersama adalah merupakan sumber utama hukum di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur soal penyebaran kebencian dalam dimensi SARA yakni terdapat dalam pasal 156, pasal 156a dan pasal 157.

Dalam perkembangannya, dibentuk pula Undang-Undang No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis atau dikenal dengan UU Anti-diskriminasi dalam menindak penyebaran kebencian berdasar SARA. “Namun, dua undang-undang tersebut dinilai belum efektif dan dalam praktiknya masih menemui batasan dalam pengimplementasiannya, khususnya menyangkut penegakan hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran dengan menjadikan SARA sebagai kontennya.”

Maka kemudian, lanjutnya, hadir pula Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Secara khusus dalam pasal 28 ayat (2), undang-undang ini mengatur soal penegakan hukum yang berkaitan dengan penyebaran kebencian berdasarkan SARA.

Tentu ada suatu pertimbangan yang konkrit yang menjadi alasannya. Salah satunya yakni pasal-pasal dalam Undang-undang ITE lebih mudah diterapkan ketimbang ketentuan dalam KUHP maupun UU Anti-Diskriminasi. Utamanya dalam menindak penyebaran kebencian berdasar SARA di dunia maya atau media sosial.

Penerapan pasal-pasal ini harus lebih tepat, sehingga sangat efektif dalam proses penegakan keadilan, namun di sisi lain tidak memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE merupakan pasal paling kuat dan tegas serta jelas dalam menindak penyebaran kebencian dibanding pasal-pasal pidana lainnya. Jarang sekali UU Anti-Diskriminasi diterapkan di pengadilan.

Pasal tersebut berbunyi: "‎Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA". Ketentuan sanksi pidana Pasal 28 ayat (2) tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah,” tegas Jaksa Fungsional Pidana Umum Kejari Kudus itu. (DM)

No comments

Powered by Blogger.