Diancam Penjara 3 bulan dan Denda Rp 50 juta, Balon Bupati Yang Pasang Reklame Di Pohon

LINTASKUDUS.ISKNEWS.COM, Lintas Kudus – Memasang reklame dengan cara menempel dan memaku di pohon, dapat diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau denda paling banyak Rp 50 juta. Hal itu berlaku bagi semua warga masyarakat, termasuk tim sukses atau bakal calon bupati (balon) yang menjelang pilkada serentak 2018 sekarang ini, gambar balon bupati marak terpasang di pohon-pohon penghijauan di tepi jalan, terutama di pedesaan.


Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kabupaten Kudus, Suhastuti, dalam acara Focus Group Discussion Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemilu Partisipatif, Sabtu (16/12/17), di Hotel Griptha. 



Kegiatan yang digelar oleh Panwaslu Kabupaten Kudus itu, menghadirkan tiga nara sumber, selain Suhastuti, adalah Kepala Bagian Hukum Pemkab Kudus, Juhanah, mantan anggota Bawaslu Jateng dan Ketua Panwaslu Kabupaten Kudus, Moh Wachibul Minan. Peserta yang diundang penyuluh agama perwakilan dari sembilan kecamatan se Kabupaten Kudus, sebanyak 60 orang.



Menurut Suhastuti, larangan menempel dan memaku reklame di pohon itu, diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996, tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus. 



Dalam perda itu disebutkan tentang obyek pajak reklame, meliputi, reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain; reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung; reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan. 



“Izin reklame dicabut oleh bupati, apabila ketentuan pidana Perda Nomer 10 Tahun 1996 tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban (diubah dengan Perda Nomer 8 Tahun 2015), terkait penempelan reklame, oleh orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 14a),” tegas Kabag Hukum Setda Kabupaten Kudus itu. (DM)

No comments

Powered by Blogger.