Kesbangpol Ajak Cegah Terjadinya Konflik Pilkada

LINTASKUDUS.ISKNEWS.COM, Lintas Kudus – Pendukung calon bupati yang tidak siap menerima kekalahan calon yang dijagokan, berpotensi akan menimbulkan terjadinya konflik dalam penyeleggaraan Pilkada. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), serta warga masyarakat, untuk secara bersama-sama mencegah terjadinya konflik dalam pilkada.



Hal itu disampaikan oleh Kepala Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kesbangpol Kabupaten Kudus, Eko Dwi Jatmiko, dalam acara “Focus Discussion Group” dengan tema “Pengawasan dan Partisipasi Pemilu”, Kamis (14/12/17), di Hotel Griptha, Kudus. 


Kegiatan yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kabupaten Kudus itu, menghadirkan sebanyak 70 orang guru Pendidikan Kewarga Negaraan (PKN) SMA/SMK/MA se Kabupaten Kudus. Nara sumber lainnya, adalah Sri Sumanta, anggota Bawasku Provinsi Jawa Tengah Divisi SDM dan Organisasi dan Ketua Panwaslu Kabupaten Kudus, Moch Wachibul Minan.



Menurut Eko, calon bupati peserta pilkada yang kalah, mungkin bisa menerima kekalahannya. Namun bagi pendukungnya, belum tentu mau menerima kegagalan dari calon bupati dalam pilkada yang diikutinya. Berawal dari rasa tidak puas terhadap hasil pilkada yang dianggap merugikan calonnya, akan dapat memicu terjadinya konflik di pilkada.



“Itu adalah contoh konflik pilkada yang ditimbulkan internal calon bupati, yakni oleh calon dan pendukung atau tim suksesnya.”


Ada lagi konflik yang juga menjadi ancaman dalam penyelenggaraan pilkada, yakni oleh calon atau organisasi politik pengusungnya. Yakni dengan melakukan kampanye hitam, menjelek-jelekkan atau menjatuhkan calon lainnya, money politik dengan membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat, agar memberikan hak suaranya. “Contohnya yang terjadi pada pilkada sebelumnya, munculnya istilah serangan fajar, membagikan uang kepada warga secara sembunyi-sembunyi pada saat fajar.”


Dalam upaya mencegah, atau setidaknya menekan terjadinya konflik pilkada, pihaknya meminta kerjasama dan partisipasi semua pihak dan elemen masyarakat, termasuk guru PKN. Guru PKN diharapkan memberikan pendikan politik kepada anak didiknya, meliputi pengetahuan tentang politik dan pilkada. Khusus kepala anak didik yang masuk dalam pemilih pemula, agar diarahkan hadir dan menggunakan hak suaranya. Hal itu karena jumlah pemilih pemula cukup besar, sehingga cukup berpengaruh terhadap tingkat kehadiran dalam pilkada.


“Pada pemilu 2014 lalu di Kabupaten Kudus, tingkat kehadiran pemlih sekitar 70 persen. Pada pemilu 2018 nanti, kami menargetkan tingkat kehadiran pemilih meningkat menjadi 90 persen,” tegas Kepala Kesbangpol Kabupaten Kudus itu. (DM)

No comments

Powered by Blogger.