Pemprov Jateng Gandeng OJK Wujudkan Pembangunan Berbasis Obligasi Daerah

Lintaskudus.isknews.com, Lintas Kudus - Sosialisasi Obligasi Daerah lewat Instrument alternatif pembangunan daerah melalui pasar modal lewat telah digelar di Ruang Rapat Gedung B Lantai 5, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (13/12/2017).


Otoritas Jasa Keuangan terus melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya.

"Sosialisasi Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah merupakan terobosan dari OJK yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membantu Pemerintah Daerah membentuk creative financing yang dapat menganalisa potensi pembiayaan dari pinjaman daerah dan Obligasi Daerah," jelas Bambang Kiswono, Kepala Kantor Regional 3 Provinsi Jateng & DIY.

Bambang mengatakan bahwa acara sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti gagasan yang disampaikan Bapak Ganjar Prawono, Gubernur Jawa Tengah dalam salah satu acara pada tanggal 10 Oktober 2017 di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Ia mengharapkan, para stakeholder dapat berdiskusi bersama membahas salah satu alternatif instrumen yang dapat mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yaitu Obligasi Daerah.

Selain itu, seluruh stakeholder diharapkan dapat memperoleh informasi yang memadai tentang persyaratan dan manfaat penerbitan Obligasi Daerah. Adapun Obligasi Daerah adalah obligasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah melalui Penawaran Umum, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dikatakan Bambang, Penerbitan Obligasi Daerah sangat menarik, karena baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dapat bersama-sama membangun dan mendapatkan manfaat dari penerbitan Obligasi Daerah yaitu kemajuan perkembangan daerah.

Dengan penerbitan Obligasi Daerah ini, lanjut Bambang, Pemerintah Daerah akan mendapatkan berbagai manfaat antara lain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah, seperti halnya membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur yang akan meningkatkan daya saing daerah serta mendorong penerapan tata kelola yang baik oleh Pemerintah Daerah.

“Masyarakat juga akan merasakan penerbitan Obligasi Daerah ini, diantaranya Obligasi Daerah dapat menjadi sarana investasi bagi masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun daerahnya, meningkatkan pengawasan secara aktif terhadap pembangunan daerah dan merasakan hasil pembangunan infrastruktur yang dibangun menggunakan dana hasil penerbitan Obligasi Daerah," jelasnya

Sampai dengan saat ini belum ada Pemerintah Daerah yang berhasil menerbitkan Obligasi Daerah. Kendala utama yang ada saat ini adalah pemahaman pihak yang terkait (Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat) terhadap Obligasi Daerah yang masih kurang. Untuk dapat menerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Hal ini terkait dengan proses penerbitan yang cukup panjang dan kompleks.

Ditambahkan Bambang, Obligasi daerah dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan diantaranya yaitu: fasilitas pengolahan air minum, fasilitas kesehatan/rumah sakit, fasilitas perdagangan/pasar, fasilitas pariwisata, fasilitas energi/powerplant, dan fasilitas pengelolaan limbah/sampah.

Dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam penerbitan Obligasi Daerah, OJK, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. "Saat ini mereka telah membentuk Tim Akselerasi Penerbitan Obligasi Daerah, dengan kegiatan diantaranya program pendampingan yaitu pengembangan SDM Daerah." pungkasnya (AJ)

No comments

Powered by Blogger.