Pengawas Pemilu Harus Memiliki Soliditas dan Integritas

LINTASKUDUS.ISKNEWS.COM, Lintas Kudus – Pengawas pemilihan umum (Pemilu) karus memiliki soliditas dan intregitas. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kudus, Moh Wachibul Minan, dalam acara Focus Group Discussion Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemilu Partisipatif, Sabtu (16/12/17), di Hotel Griptha.


Kegiatan yang digelar oleh Panwaslu Kabupaten Kudus itu, menghadirkan tiga nara sumber, yakni selain Ketua Panwaslu Kudus, adalah Kepala Bagian Hukum Pemkab Kudus, Suhastuti, serta Juhanah, mantan anggota Bawaslu Jateng dan Ketua Panwaslu Kabupaten Kudus. Peserta yang diundang penyuluh agama perwakilan dari sembilan kecamatan se Kabupaten Kudus, sebanyak 60 orang.

Menurut Wachibul, selain soliditas dan integritas, pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya, juga didasai dengan mentalitas dan prosesionalitas yang kalau disingkat menjadi SIMP.


Penjabarannya, Soliditas, artinya Pengawas Pemilu harus mampu membangun sebuah pondasi, prisai, atap yang kokoh, kuat dan rapat terhadap kepemiluan, serta bertindak sesuai standar prosedur, membangun motivasi kerja dengan cara transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas. “Intinya, Pengawas Pemilu harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lainya.

Intregitas, Pengawas Pemilu dalam melakukan sesuatu, harus sesuai dengan apa yang akan dikatakan dan apa yang akan dilakukan, satunya perkataan dan perbuatan.

Mentalitas, seorang Pengawas Pemilu harus tahan terhadap tekanan dari berbagai pihak, tidak gampang menyerah, harus mampu berada pada ruang dan waktu, kapan saja dan dimana saja, tidak mudah surut jika mendapat hambatan.

“Sedangkan Profesionalitas, penjabarannya, Pengawas Pemilu melakukan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan informasi lengkap kepada semua pihak mengenai tugas maupun aturan yang berlaku, menerapkan mekanisme kerja yang jelas dan terukur, memahami peraturan perundang-undangan serta menerapkannya dengan baik dan benar.”

Diterangkan lebih lanjut, perilaku integritas juga harus dimiliki oleh Penyelenggara Pemilu. Hal itu, tertuang dalam Peraturan Bersama (KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor (13, 11 dan 1) tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. “Kode etik itu meliputi, menggunakan kewenangan berdasarkan hukum, bersikap dan bertindak non partisan dan imparsial; Bertindak transparan dan akuntabel, melayani pemilih menggunakan hak pilihnya dan tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;

Mengapa Penyelenggara Pemilu harus memiliki integritas? Hal itu untuk menjamin kualitas kepemiluan, menentukan masa depan penyelenggara pemilu yang lebih baik, menciptakan pemilu yang berintegritas dan berkesinambungan. 
“Bila penyelenggara pemilu memiliki integritas maka siapapun yang memandang bahwa pemilu yang diselenggarakan adalah pemilu yang berintegritas.” (DM)

No comments

Powered by Blogger.