Sosialisasi UMK Dan Tertib Administrasi Untuk Perangkat Desa


LINTASKUDUS.ISKNEWS.COM, Lintas Kudus – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kudus, bertempat di Hotel Griptha, Kudus, Selasa (19/12/17), menggelar sosialisasi UMK Tahun 2018 dan tertib administrasi BPJS ketenagakerjaan, bagi pemerintah desa di Kabupaten Kudus. 



Hadir, Sekda Pemkab Kudus, Noor Yasin, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus, Adi Sadhono, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Kudus, Bergas C Penanggungan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Kudus, camat dan kepala desa se Kabupaten Kudus.

Teguh Wiyono, dalam sambutannya, antara lain, mengatakan, setiap tahun kami dan kepala desa akan melaksanakan mou terkait kenaikan UMK Kab Kudus tahun 2018, hal itu sebagai acuan adanya surat edaran kemendagri, terkait pelaksanaan jaminan sosial bagi kades dan perangkat desa. 

“Kesejahteraan kades dan perangkat, setara dengan pegawai negeri sipil, terkait dalam jaminan sosial. Sehingga para aparat desa tenang dalam bekerja, juga setelah purna tugas atau pensiun.”

Sementara itu, Sekda Noor Yasin, dalam sambutannya, antara lain, mengatakan, kita ketahui UMK 2018 berdasarkan KHL ( Kebutuhan hidup layak) dan UMK tahun 2017 dan pada tahun 2018 ditetapkan Rp 1 892 500,- . Terkait hal itu, selaku kades, mempunyai tanggung jawab atas jaminan kepada jajarannya. Untuk patokan jaminan kematian, kecelakaan kerja, kesehatan, jaminan hari tua, yang diambil dari pendapatan perangkat desa 9,4%. 

“Jaminan ini memberikan proteksi bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas serta jaminan setelah purna tugas sebagai perangkat desa.”

Mengenai tertib administrasi, lanjutnya, selain tertib aturan juga tepat sasaran. Untuk itu upayakan koordinasi antara camat dan kepala desa tetap saling komunikasikan, apa yang perlu dikoordinasikan. Dalam penyusunan program, desa agar tetap bersinergi dengan kecamatan dan kabupaten, baik mengenai pendidikan, pembangunan dan program program lain. 

“Hendaknya kita utamakan kepentingan masyarakat memang, semua prioritas pembangunan tidak dapat terpenuhi, namun kita tetap berdasarkan skala prioritas.” (DM)

No comments

Powered by Blogger.