Eksekusi Rumah Rozi Dinilai Janggal

LINTASKUDUS.ISKNEWS.COM, Lintas Kudus - Rumah Achmad Rozi yang berada di Jalan RA Kartini nomor 126, Desa Burikan, Kecamatan Kota, dilakukan pengosongan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kudus. Hal itu dilakukan, sebagai buntut sengketa dengan Meike Yostania, warga Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota.

Namun, eksekusi itu dinilai janggal oleh tergugat atau keluarga pemilik rumah. Menurut perwakilan keluarga, Slamet Riyadi, sedikitnya ada empat kejanggalan terkait dasar penetapan pelaksanaan eksekusi.

Kejanggalan pertama, dalam satu nomor penetapan yang sama yaitu 01/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Kds bisa terbit dua penetapan yang berbeda. Yakni 27 September 2017 dan tanggal 15 Februari 2018.

"Penetapan tahun 2017 diterbitkan tahun 2018 ?" tanyanya heran kepada Panitera PN Kudus, saat pembacaan keputusan di Balai Desa Burikan, Selasa (27-02-2018) kemarin.

Kedua, rumah dan tanah yang dieksekusi masih dalam status tanah sengketa dalam perkara nomor 01/Pdt.G/2017PN.Kds jo nomor 471/PDT/2017/PT.SMG, dan saat ini masih tahap kasasi (belum inkracht/belum berkekuatan hukum tetap -red).

Pengadilan Negeri Kudus membawa barang-barang milik Rozi ke gudang yang telah disewa penggugat atas permintaan PN Kudus. (Mukhlisin/ISKNEWS.COM)

Ketiga, penetapan eksekusi didasarkan pada putusan non-eksekutabel (tidak dapat dieksekusi -red). Karena barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan (Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan).

"Dan ini masih dipermasalahkan dalam nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Kds, dan sampai saat ini masih dalam tahap banding/belum inkracht," ujarnya.

Kejanggalan keempat, lanjutnya, terkait jual beli “akal-akalan” yang dilakukan Deni Ariyanto dengan istrinya (Meike Yostania) seharga Rp 85 juta, diduga bersekongkol dengan oknum notaris.

"Saat ini oknum Notaris yang bersangkutan sudah kami laporkan di Majelis Pengawas Notaris. Saat ini masih proses pemeriksaan," beber Slamet.

Slamet menilai, tidak ada urgensi pelaksanaan eksekusi, terlebih lagi masih dalam proses hukum. "Jadi, mereka (PN Kudus dan Mieke -red) sendiri tidak menghormati proses hukum yang sedang diajukan pencari keadilan."

Dia menambahkan, kejanggalan yang nyata jual beli “akal-akalan” antara suami istri (Deni dan Meike) atas rumah dan tanah Rozi dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp 85 juta. Padahal, harga pasar atau harga umum rumah dan tanah tersebut, sesuai surat keterangan kepala desa sebesar Rp 958 juta.

"Ini jelas wujud ‘perampokan’ dengan memanfaatkan keluguan orang untuk merampas rumah dan tanah orang lain. Suatu saat nanti kebenaran akan terungkap oleh pengadilan yang bijak dan bernurani," pungkasnya. (MK/AM)

No comments

Powered by Blogger.