Hati-Hati Buat Postingan, Polisi Awasi Lalu Lintas Media Sosial

LINTASKUDUS.ISKNEWS.COM, Lintas Kudus - Media sosial saat ini telah menjadi sarana kampanye para Pasangan Calon (Paslon), sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan sikap bijak dalam bermedia sosial.

"Kita harus berhati-hati dalam memberikan komentar-komentar maupun mengunggah sesuatu melalui media sosial (facebook, instagram, tweeter dan lainnya). Karena kami dari Kepolisian mengawasi lalu lintas media sosial dalam mencegah dan menindak pelaku black camping," tegas Wakapolres Kudus, Kompol M.Ridwan, Senin (26-02-2018).

Hal itu dikatakan Wakapolres, saat memberikan sambutan pada kegiatan pemantapan sinergitas anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Balai Desa Rendeng, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

Kegiatan yang diikuti 60 peserta itu, dalam rangka tercapainya trantibmas dan penanganan konflik. Selain itu, ia berpesan kepada masyarakat untuk tidak berkomentar di dunia maya yang mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, hal itu guna menciptakan kondusifitas, khususnya di Kabupaten Kudus.

Wakapolres Kudus, Kompol M Ridwan, saat memberikan materi dalam sambutannya pada acara FKDM di Balai Desa Rendeng. (Aris Sofiyanto/ISKNEWS.COM)

Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus, Eko Hari Djatmiko mengatakan, pelaksanaan kegiatan Pemilu Bupati - Wakil Bupati Kudus 2018 di Kudus saat ini sudah memasuki masa-masa kampanye.

Ia mengimbau para Paslon yang melaksanakan kampanye, sebelumnya harus memberitahukan kepada pihak aparat keamanan termasuk KPU dan Panwaslu Kudus.

Kendala dalam pelaksanaan Pilkada, lanjut Eko, diantaranya Golput (golongan putih) yang mana kelompok tersebut tidak menggunakan hak pilihnya. Pemilih yang tidak cerdas menjadi salah satu penyebab munculnya pemimpin kurang baik.

Untuk mengantisipasinya, hal itu bisa dilakukan pemilih untuk mencari tahu siapa sosok calon pemimpin, program-program calon. Program calon apakah sesuai dengan perasaan masyarakat. Memilih secara mandiri tanpa paksaan, bujukan atau hadiah.

Di lokasi yang sama, Dandim 0722/Kudus, Letkol Inf Sentot Dwi Purnomo juga mempertegas anggota militer aktif tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. "Kita tidak boleh mendukung salah satu Paslon tersebut. TNI harus netral, apabila tidak netral tentunya akan diproses sesusai hukum.”

Selanjutnya, kegiatan politik uang dalam pelaksanaan Pemilu adalah pelanggaran. Sehingga solusinya yaitu berbuat sesuai apa yang menjadi kemampuan dan tugas TNI saja.

Dalam proses Pilkada ini, lanjut Sentot, segenap elemen masayarakat harus berhati-hati, terlebih mewaspadai terhadap media-media yang marak saat ini. "Dan, forum komunikasi yang ada ini sebagai kewaspadaan kita, sebelum peristiwa yang idak diinginkan terjadi." (AJ/AM)

No comments

Powered by Blogger.