Inilah, Peraturan Baru PMK Tentang Penggunaan DBHCHT

LINTASKUDUS.ISKNEWS.COM, Lintas Kudus – Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, harus merevisi kembali pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran (TA) 2018.

Hal itu sehubungan dengan peraturan baru, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang DBCHCHT yang terkait dengan penggunaan dana tersebut, yakni 50 persen dari alokasi DBHCHT yang diterima oleh setiap daerah, diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus, Eko Djumartono membenarkan hal itu, saat dihubungi isknews.com, Kamis (23-02-2018). Menurut dia, peraturan baru itu tertuang dalam PMK RI No 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). 

Pada Bab II, Bagian Kesatu PMK tersebut, tentang prinsip penggunaan, pasal 2 pada ayat (1), disebutkan DBHCHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan semisal peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan atau pemberantasan barang kena cukai.

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), paling sedikit sebesar 50 persen, dari alokasi DBHCHT yang diterima oleh setiap daerah.

Ilustrasi.

Pada ayat (3), disebutkan, program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD.

Pemkab Kudus, lanjutnya, telah selesai menyusun APBD Kabupaten Kudus dan ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD pada 30 Desember 2017. Namun PMK RI tentang DBHCHT itu ditandatangani pada 29 Desember 2017, sehingga APBD yang sudah disusun itu harus disesuaikan atau direvisi.

“Revisi tersebut, terutama yang menyangkut kebijakan baru PMK tentang penggunaan dana DBHCHT, yakni yang seharusnya digunakan untuk spesifik grant sebesar 50 persen, namun pada 2018 ini digeser untuk kesehatan,” paparnya. 

Rekapitulasinya sebagai berikut, cukai spesifik grant 50 persen yang seharusnya untuk kesehatan sebesar Rp 76.799.789.000, alokasi cukai untuk kesehatan yang sudah dipasang di APBD Kabupaten Kudus 2018 sebesar Rp 36.847.439.000, yang masih harus diangggarkan untuk cukai kesehatan sebesar Rp 39.952.350.000.

Untuk spesifik grant 50 persen non kesehatan yang sudah dianggarkan sebesar Rp 116.752.139.000, spesifik non kesehatan yang seharusnya dianggarkan sebesar Rp 76.799.789, yang harus digeser ke kesehatan sebesar Rp 39.952.350.000.

“Hal yang perlu dijelaskan kepada masyarakat, tidak ada anggaran yang hilang, hanya digeser dari kegiatan non kesehatan,” pungkasnya. (DM/AM)

No comments

Powered by Blogger.