Penanganan Bencana Alam dan Pencegahannya

LINTASKUDUS.ISKNEWS.COM, Lintas Kudus – Penyebab terjadinya bencana banjir, bukan hanya disebabkan oleh alam, akan tetapi juga oleh non alam. Yakni oleh sampah yang dibuang ke dalam sungai. Sampah yang dibuang secara sembarangan atau tidak pada tempatnya itu, jika jumlahnya banyak, akan menyumbat lubang jembatan. Dampaknya, aliran sungai menjadi terhambat, sehingga meluap dan menggenangi daerah di sekitarnya, baik permukuiman penduduk maupun lahan pertanian.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Bergas C Penanggungan mengatakan, mengenai bencana alam dan pencegehannya, pemeritah telah mengeluarkan Undang Undang RI No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Dalam UU tersebut, pada Bab 1 (Ketentuan Umum), yang dimaksud dengan bencana adalah, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis,” paparnya saat dihubungi isknews.com, Kamis (15-02-2018). 

Pada bab itu pula, disebutkan tentang jenis bencana, terdiri dari bencana alam dan bencana non alam. Penjabarannya, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan tanah langsor. Sedangkan bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan non alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi dan wabah penyakit.

Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai, bisa menyebabkan lubang jembatan tersumbat, sehingga air sungai meluap dan berdampak terjadinya bencana banjir. (Yuliadi Muhammad/ISKNEWS.COM)


Selanjutnya, mengenai kegiatan pencegahan bencana, disebutkan dalam UU tesebut, sebagai kegiatan yang dilakukan dalam upaya menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana. Kegiatan itu meliputi, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana, tanggap darurat, rehabilitas dan rekontruksi. 

Penjabarannya, kesiapsiagaan dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat, tentang kemungkinan terjadinya bencana, pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 

Juga mitigasi, sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana, melalui pembangunan fisik, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tanggap darurat bencana dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana. 

Lalu rehabilitasi yakni perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Sedangkan rekonstruksi, pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. 

Kegiatan pencegahan bencana, bertujuan untuk mengantipasi ancaman bencana. Menurut UU ini, yang disebut ancaman bencana, suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Karena itu, perlu dilakukan pencegahan bencana, untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana. 

“Yang dimaksud resiko bencana, adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat,” bebernya.

Dalam kondisi seperti di atas, pemerintah bisa menetapkan status keadaan darurat bencana, yakni suatu keadaan yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Sehingga yang dibutuhkan, adalah bantuan darurat bencana, berupa upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 

“Sasaran bantuan pengungsi yang dalam Undang Undang RI No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana itu, adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana,” pungkasnya. (DM/AM)

No comments

Powered by Blogger.