Terbentur Peraturan Baru, Proyek Senilai Rp 32 Miliar Ditunda

LINTASKUDUS.ISKNEWS.COM, Lintas Kudus – Proyek fisik aspirasi DPRD Kabupeten Kudus, Tahun Anggaran (TA) 2018 yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBCHT) senilai total Rp 32 miliar, ditunda. Penyebab penundaan itu terkait dengan adanya ketentuan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI, tentang penggunaan DBCHT. 

Sementara menunggu keluarnya PMK, Komisi C DPRD (bidang pembangunan -red), menyerahkan pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus.

Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan, Dinas PUPR Kabupaten Kudus, Teguh Adi Rustanto, saat dihubungi isknews.com, Jumat (02-02-2018), di ruang kerjanya, membenarkan hal itu.

Menurut dia, proyek fisik aspirasi DPRD Kabupaten Kudus yang didanai dari DBHCHT itu, seharusnya dilaksanakan bersamaan dengan proyek yang yang dibiayai dana ABPD Kabupaten Kudus TA 2018. Tahapan pelaksanaan proyek APBD itu, akan dimulai pada April 2018, sesuai urutan prosedur yang berlaku. 


“Namun karena menunggu keluarnya PMK yang memuat peraturan baru, tentang penggunaan DBHCHT, pelaksanan proyek fisik aspirasi DPRD senilai total Rp 32 miliar itu, ditunda untuk sementara,” jelasnya.

Terkait dengan penundaan itu, lanjut Teguh, bukan atas kebijakan Dinas PUPR, melainkan berdasarkan hasil rapat antara Komisi C DPRD Kabupaten yang membidangi pembangunan. 

Dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat komisi tersebut, Hadir Ketua Komisi C, Agus Imakudin yang memimpin jalanya rapat, didampingi semua anggotanya. Sedangkan dari Dinas PUPR, hadir Kepala Dinas, Sam’ani Intakoris, bersama semua kabid.

“Hasil rapat, Komisi C menyetujui pelaksanaan proyek aspirasi itu ditunda. Penundaan itu hanya untuk sementara, sampai keluarnya PMK yang baru. Itu artinya, tidak ada proyek yang gagal dilaksanakan atau hilang, namun hanya ditunda,” bebernya.

Hal itu dibenarkan oleh H Sunarto, Anggota Komisi C DPRD Kudus. Ditemui saat bertamu di Dinas PUPR, dia menjelaskan Komisi C DPRD baru saja mengadakan rapat, membahas tentang proyek aspirasi dewan yang sumber dana dari DBHCHT, bersama Dinas PUPR.

Agenda utama rapat, membicarakan peraturan baru dalam PMK, tentang penggunaan DBHCHT. Karena PMK itu belum terbit, Komisi C sepakat menunda pelaksanaan proyek tersebut. 

“Rapat juga memutuskan Komis C menyerahkan pelaksanaan proyek kepada Dinas PUPR. Prinsipnya, proyek aspirasi itu tetap dilaksanakan, kemungkinan setelah APBD perubahan Kabupaten Kudus, TA 2018,” sebutnya. (DM/AM)

No comments

Powered by Blogger.