Dirikan Bangunan di Lahan Pemkab, PKL Mlatinorowito Diminta Pindah

LINTASKUDUS.ISKNEWS.COM, Lintas Kudus - Lahan sepanjang jalan yang ditempati Pedagang Kaki Lima (PKL) di bekas rel lori PG Rendeng, Kelurahan Mlatinorowito, Kecamatan Kota, menuai masalah. PKL yang telah atau akan berjualan di sana, akhirnya dilarang untuk membuka lapak.

Nampak papan bertuliskan, "Dilarang Mendirikan Bangunan Atau Lapak-lapak dan Berjualan Sepanjang Jalan Ini" berdiri tegak di kawasan ini. Hal itu terkait Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus nomor 11 tahun 2017, tentang penataan dan pemberdayaan PKL.

Salah seorang pedagang dawet ireng, Samijo (35) mengatakan, ketika pertama kali membuka warung di lokasi ini beberapa bulan, dia mengaku, sudah meminta izin kepada pihak Kelurahan Mlatinorowito. Hanya saja kata dia, pihak kelurahan ketika itu tidak mengiyakan ataupun melarangnya.

"Saya telah berjualan di sini hampir setahun," kata pria asal Kota Purworejo, Rabu (28-02-2018).

Diakui Samijo, dulu yang jualan di lokasi hanya dia saja. Namun, lambat laun beberapa orang mulai membuka warung di lokasi ini. Bahkan, beberapa diantaranya sudah berdiri warung, akan tetapi belum dibuat jualan. Sementara lainnya, baru diberi batas dengan menggunakan tali plastik.

Papan bertuliskan larangan pendirian bangunan terpampang dilokasi PKL Mlatinorowito. (Aris Sofiyanto/ISKNEWS.COM)

Selain itu, lanjut Samijo, pada 26 Februari 2018 lalu, dia bersama sejumlah orang yang akan berjualan di lokasi itu sudah mendapatkan surat peringatan pertama dari Dinas Perdagangan, yang isi suratnya untuk membongkar bangunan warung.

"Walhasil, saya dalam waktu dekat berencana untuk pindah berjualan ke tempat lain, yakni di Desa Jepangpakis, Kecamatan Jati atau Desa Dersalam, Kecamatan Bae," ujarnya.

Sementara itu, Kabid PKL pada Dinas Perdagangan Kudus, Sofyan Dhuhri mengatakan, Pertengahan Februari lalu, pihaknya sudah mengundang beberapa dinas dan instansi terkait untuk membahas masalah tersebut. Lalu dilanjutkan oleh Satpol PP Kabupaten Kudus, yang juga mengundang rapat koordinasi terkait masalah ini pada tanggal 21 Februari 2018.

"Intinya pembangunan lapak dan PKL di lokasi bekas rel lori PG Rendeng yang masuk wilayah Kelurahan Mlatinorowito, Kecamatan Kota, tidak diperbolehkan. Apalagi mereka juga melanggar perda PKL, IMB serta Irigasi," tegasnya.

Sofyan melanjutkan, karena lokasi itu masuk di wilayah tanah Pemkab Kudus, maka pihaknya sudah memberi surat peringatan kepada para PKL.

"Bila sampai tiga kali surat peringatan tidak diindahkan, maka akan diserahkan ke Satpol PP untuk ditertibkan," ujarnya serius.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kudus, Eko Djumartono, ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu.

Sebelumnya pihak kelurahan membolehkan untuk berjualan di lokasi itu. Padahal lokasi itu milik Pemkab Kudus.

Pihak Kelurahan Mlatinorowito sebelumnya, belum pernah minta izin ke Sekda. Sebab, pihak Kelurahan Mlatinorowito beralasan, lokasi itu sering dijadikan untuk membuang sampah sembarangan oleh oknum masyarakat yang melalui jalan itu. Untuk itulah, Eko meminta kepada mereka yang sudah mendirikan bangunan lapak agar segera membongkarnya. (AJ/AM)

No comments

Powered by Blogger.