Foto Bareng Paslon, Dua ASN di Kudus Dinyatakan Lakukan Pelanggaran

Kudus, ISKNEWS.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kudus kembali menemukan pelanggaran dalam penyelenggaran Pilkada serentak di Kudus. Kali ini dilakukan oleh dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kudus.

Keduanya yang merupakan pasangan suami istri tersebut dinyatakan bersalah karena berfoto bersama calon Bupati (cabup) Kudus, M Tamzil, sambil menunjukkan lima jari yang menjadi simbol dan ciri khas paslon nomor urut lima M Tamzil-Hartopo.

Komisioner Panwaskab Kudus, Eni Setyaningsih mengatakan, kedua ASN tersebut telah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan. Termasuk M Tamzil juga telah dimintai keterangan terkait foto tersebut. Hasilnya ditarik kesimpulan keduanya memang terindikasi melakukan pelanggaran.

Diceritakan, dari hasil klarifikasi saat itu keduanya menggelar hajatan di rumahnya. Ketika sore hari, kakak dari yang bersangkutan memberitahu akan ada tamu. Ternyata yang datang adalah M Tamzil. Meskipun saat ada acara M Tamzil berlangsung di rumahnya tidak mengikuti, namun seusai acara keduanya justru berfoto bersama M Tamzil.

Komisioner Panwaskab Kudus Eni Setyaningsih. (Mukhlisin/ISKNEWS.COM)


”Kami telah melakukan klarifikasi dan membahasnya bersama penegak hukum terpadu (Gakkumdu). Hasilnya memang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran,” bebernya.

Hal itu, katanya, sesuai dengan surat edaran Menpan dan RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017 disebutkan, seorang ASN dilarang berfoto bersama paslon kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Eni menambahkan, temuan pelanggaran tersebut juga sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat rekomendasi kepada atasan mereka. Di antaranya Sekda, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), dan BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.

Dikatakan Eni, pihaknya hanya memberikan rekomendasi kepada atasan masing-masing dari kedua ASN tersebut. Sementara untuk sanksi menjadi ranah dari atas ASN.

Terpisah, Penjabat Sekda Kudus, Sudjatmiko mengatakan, pihaknya akan mengkaji dulu rekomendasi dari Panwaskab Kudus. Sebab, pemberian sanksi tidak bisa dilakukan serta merta. ”Sanksi yang diberikan menunggu kajian dulu. Sejauh mana pelanggaran yang dilakukan kedua ASN tersebut.” ujarnya. (MK/RM)

No comments

Powered by Blogger.