DPD RI Pantau Persiapan Pilkada Di Kudus

LINTASKUDUS.ISKNEWS.COM, Pilkada - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung besok Anggota DPR RI Akhmad Muqowam, mengunjungi penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten Kudus. 

Kunjungan anggota DPD RI  tersebut dipusatkan di kantor secretariat KPU Kabupaten Kudus yang diterima langsung oleh ketua KPU Kabupaten Kudus Moh Khanafi, didampingi anggota komisioner KPU Kudus yang lain, ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan ketua Panwaslu Kudus beserta anggota komisioner Panwas pemilu Kudus. Selasa (26-06-2018).

Dalam kunjungan dan Rapat Kerja tersebut, Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan DPD memiliki fungsi pengawasan untuk mengantisipasi beberapa persoalan jelang pilkada. 

Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam  saat lakukan dengar pendapat dengan para penyelenggara pemilu di Kudus (Foto: Yuliadi Muhammad)
Oleh karenanya dia mencermati beberapa hal, salah satunya mengenai rekapitulasi suara. "Rekap hasil perhitungan juga jadi bagian yang lain dalam penyelenggaraan, saya yakin mekanisme pengawasan sudah baik di KPU dan Bawaslu, akan tetapi saya berharap ke depan pemaksimalan teknologi juga harus dilakukan, seperti halnya di Amerika dimana pemilihan suara dilaksanakan sekitar pagi hari lalu hasil pemungutan suaranya sudah bisa diperoleh pada malam hari, hal ini menjadi penting agar tidak ada kecurigaan dari masyarakat terhadap KPU" kata Muqowam dalam paparannya.

Dia juga mengungkapkan Pilkada Serentak harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurutnya pengawasan yang dilakukan saat Pilkada ini berdasarkan ketentuan Pasal 22C ayat (1) jo. Pasal 22E ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan dasar hukum dari keberadaan dan fungsi DPD RI sebagai salah satu Lembaga Negara yang Anggotanya dipilih setiap provinsi melalui pemilihan umum. 

"DPD merupakan representasi daerah dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah melalui fungsi yang dimilikinya salah satunya adalah fungsi pengawasan," ujar Muqowam.

Dia mengatakan ada beberapa peraturan terkait pilkada yang diselenggarakan pada Rabu 27 Juni 2018 tersebut dan dilaksanakan serentak di beberapa daerah di Indonesia.

Suasana kunjungan kerja Anggota DPD RI di kantor KPU Kudus.

"Pilkada Serentak ini berlaku untuk 171 daerah dengan rincian sebanyak 17 provinsi, 115 Kabupaten dan 39 kota. Adapun dasar pelaksanaan Pilkada Serentak yang ketiga ini menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, yang merupakan penyempurnaan dari UU Pilkada sebelumnya," papar Muqowam.

Muqowam yang merupakan Senator Dapil Jawa Tengah itu juga menyampaikan harapannya atas pengawasan dalam Pilkada Serentak tersebut. 

"Saya berharap dengan adanya pengawasan dalam Pilkada Serentak ini, dapat menginventarisasi berbagai persoalan aktual pelaksanaan UU Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Juga dapat mem-validasi berbagai persoalan aktual terkait dengan pelaksanaan UU Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yang ditemukan di beberapa daerah. Dan tentu saja DPD RI nanti akan menyusun rekomendasi kebijakan yang bersifat konstruktif yang dirumuskan dalam bentuk hasil pengawasan DPD RI," tutup Muqowam.

Menanggapi hal tersebut Moh. Khanafi memberikan paparannya tentang kesiapannya menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan wakil Bupati Kudus periode 2018-2023.

“Secara umum kami siap melaksanakan gelar pemilihan umum yang akan berlangsung besok,” tegas Khanafi. (AJ/RM)

No comments

Powered by Blogger.